Berita 2017-06-06 12:34:31

KUNJUNGAN TIM KEMENTERIAN DALAM NEGERI KE KANTOR DPMPTSP KABUPATEN KUNINGAN

Pada Hari Kamis tanggal 9 Februari 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan mendapat kehormatan kehadiran kunjungan dari Tim Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. RIZARI, MBA, M.Si.  Kunjungan kerja tersebut dilakukan oleh Tim dari Subdirektorat Fasilitasi Pelayanan Umum Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Departemen Dalam Negeri yang diarahkan dalam rangka kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah khususnya Kabupaten Kuningan.

Tim berkunjung ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan dengan melihat aktivitas proses pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilaksanakan oleh penyelenggara layanan. Selama melaksanakan Pembinaan PTSP di Kabupaten Kuningan, Tim dari Kementerian Dalam Negeri didampingi oleh Kepala DPMPTSP, Sekretaris Dinas dan para Kepala Bidang serta Kasi/Kasubag melaksanakan pembinaan sebagai berikut :

  1. Pembinaan langsung kepada seluruh Staf DPMPTSP berkaitan dengan Paradigma PTSP di Daerah di Aula Rapat
  2. Pemantauan Proses Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Front Office dan Back Office Pelayanan.
  3. Pengumpulan Data Isian Kuesioner terkait Regulasi, SDM dan  Inventarisasi Data Perizinan dan Nonperizinan.
  4. Kunjungan dan Pengecekan Gedung Kantor Baru Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.

Sebagai Tim Perumus Kebijakan dan Pedoman Teknis PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan dibawah Pimpinan Drs. H. LILI SUHERLI, M.Si banyak mendapat informasi dan arahan dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga dapat mengambil langkah positif untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan serta pengembangan investasi di daerah. Oleh karena itu, sudah selayaknya DPMPTSP Kabupaten Kuningan berupaya mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

  1. Penerapan dan Penataan regulasi dalam setiap pengambilan kebijakan dan produk Izin yang ditetapkan.
  2. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik, berupa Gedung Kantor yang refresentatif dan sarana penunjang lainnya.
  3. Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Perizinan Digital (SIPD) dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan.
  4. Peningkatkan Kapasitas dan kemampuan SDM Aparatur DPMPTSP Kabupaten Kuningan.
  5. Penataan Kebijakan DPMPTSP mengacu kepada perubahan Kelembagaan dan Nomenklatur PTSP di Kabupaten Kuningan.

Langkah ini diambil agar kelak di kemudian hari, proses pelayanan perizinan dan nonperizinan yang berkualitas serta Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Kuningan dapat lebih ditingkatkan sehingga memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan Tata Pemerintahan dan Pengelolaan Pemerintahan Negara Yang Baik  (Good Governance).