Berita 2016-07-12 15:01:38

Kuningan Ciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif

Kuningan Ciptakan
Iklim Investasi
Yang Kondusif

 

Pemerintah Kabupaten Kuningan punya
komitmen untuk menciptakan iklim investasi
yang kondusif. Diharapkan dapat menarik para investor untuk ber investasi
di Kabupaten Kuningan.

 
Wakil Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH, MH (kini Bupati Kuningan) menyatakan hal itu dalam sambutan tertulis yang disampaikan Seketraris Daerah Drs. H. Yosep Setiawan, M.Si pad aacara Sosialisasi Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Tahun 2016, di Hotel Resort Prima beberapa waktu lalu.
  "Penanaman modal sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru. Disamping untuk lebih tertib dan terkendalinya penyelenggaraan kegiatan investasi," kata Wakil Bupati Kuningan H. Acep Purnama.
  Ia menjelaskan, LKPM disamping oleh perusahaan-perusahaan yang telah mendapat izin prinsip penanaman modal, salah satu bentuk pertanggung jawaban tertulis perusahaan yang dibuat secara periodik yang ditujukan kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI). Berdasarkan LKPM pemerintah daerah juga dapat mengetahui perkembangan investasi di Kabupaten Kuningan.
 
 
    Acep menghimbau agar investor atau pengusaha melaksanakan kegiatan perusahaanya mengikuti peraturan pemerintah sesuai dengan Peraturan Bersama Mentri Dalam Negeri, Mentri Hukum dan HAM dan Mentri Perdagangan.
  Selain itu, Peraturan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala BKPM RI Nomor 69 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Nota Kesepahaman Nomor 440/6284/sj antara Mentri Dalam Negeri dengan Direktur utama BPJS Kesehatan tentang optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial di daerah.
    "Para penanam modal ada di Kabupaten Kuningan baik Penanam Modal Asing (PMA) maupun Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) diharapkan ikut berperan dalam peningkatan perekonomian di Kabupaten Kuningan,"
  Dalam menyerap tenaga kerja utamakan penduduk wilayah Kabupaten Kuningan sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Begitu pula dalam menjamin kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja, kepada para investor untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

 
Sosialisasi LKPM BPJS di Hotel Resort Prima
  penanaman modal atau izin prinzip penanaman modal atau persetujuan penanaman modal dan izin usaha penanaman modal.
  Menurul Lili perusahaan yang mendapat pendaftaran penanaman modal atau izin prinsip penanaman modal (Persetujuan penanaman modal) dan izin usaha penanaman modal, wajib menyampaikan LKPM. Penyampaian LKPM yang dilakukan secara berkala tersebut ditujukan ke Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang pPenanaman Modal.
  "Ini salah satu upaya pemerintah daerah melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan dalam rangka tertib administrasi dan terkendalinya penyelenggaraan kegiatan investasi di Kabupaten Kuningan," kata Kepala BPPT Kabupaten Kuningan H. Lili Suherli.
  Acep berharap para pengusaha dapat mematuhi peraturan yang sudah ditentukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang salah satunya direalisasikan dengan LKPM itu.
  Sementara itu, kepala BPPT Kabupaten Kuningan
  H. Lili Suheli menyebutkan, Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal bagi perusahaan yang telah mendapat pendaftaran

  Lili menjelaskan, dalam pelaksanaan sosialisasi pengisian LKPM pihaknya bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Masih banyaknya para penanam modal atau investor yang belum paham pentingnya membuat LKPM, menyebabkan masih banyak perusahaan-perusahaan tidak membuat LKPM.
  Peraturan bersama Mentri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perdagangan, Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kepala BKMPRI Nomor 69 Tahun 2009
  tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, untuk memulai usaha pasa 4 ayat 1 yang berbunyi mempasilitasi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan melalui perlayanan terpadu satu pintu di seluruh Indonesia.
  Ada beberapa tujuan diadakannya acara sosialisasi pengisian LKPM, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan tahun 2016 ini yaitu memudahkan para pengusaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal ke BKPM RI,
  menjembatani komunikasi antara pengusaha dengan pemerintah agar pemerintah dapat mengetahui realisasi investasi. Selain itu untuk mensinergiskan pemahaman mengenai jaminan sosial bagi para tenaga kerja, antara para pengusaha dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
  "Kami berharap setelah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini tidak terjadi lagi keterlambatan dalam proses pelaporan oleh perusahaan mengenai perkembangan perusahaannya dan terlindunginya para pekerja baik dari segi kesehatan maupun keselamatannya sehingga mereka dapat berkerja dengan nyaman sehingga berdampak pada peningkatan produktifitas perusahaan," papar Lili.*AM