Berita 2017-06-06 12:30:42

KUNJUNGAN ANGGOTA KOMISI I DPRD KABUPATEN PEKALONGAN KE DPMPTSP KABUPATEN KUNINGAN

Pada Hari Rabu  tanggal 8 Februari 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan mendapat kehormatan kehadiran kunjungan dari Tim Anggota Komisi I DPRD  yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten PekalonganKunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka studi banding penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Kuningan.

Tim berkunjung ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan dengan melihat aktivitas proses pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilaksanakan oleh penyelenggara layanan di DPMPTSP. Tim dari Komisi I DPRD Pekalongan diterima oleh Jajaran DPMPTSP Kabupaten Kuningan dan setelah melihat proses pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Front Office dan Back Office, dilanjutkan dengan ekspose berupa pemaparan dan penjelasan teknis dari Kepala DMPTSP Kabupaten Kuningan bertempat di Aula Rapat yang dihadiri oleh seluruh Pejabat Struktural DPMPTSP dan Seluruh Rombongan dari DPMPTSP Kabupaten Kuningan.

Dalam Kunjungan Studi Banding tersebut, disampaikan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan yang ditanyakan oleh Anggota DPRD berupa :

  1. Regulasi dan Peraturan Kepala Daerah  tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bidang Perizinan dan NonPerizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
  2. Alur dan Mekanisme proses Perizinan dan Nonperizinan
  3. Fasilitasi Usaha Penanaman Modal dan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).
  4. Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Perizinan Digital (SIPD) dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan.
  5. Kegiatan Inovasi dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan serta pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Dengan adanya Kunjungan Anggota Komisi I DPRD ini, diharapkan DPMPTSP Kabupaten Kuningan dapat menjadi pilot project penyelenggaraan PTSP dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang berkualitas ditunjang dengan dukungan Regulasi, iklim yang sehat, peningkatan SDM dan kelengkapan sarana prasarana penunjang pelayanan publik.