Berita 2016-07-18 09:53:47

Ada Reklame Tanpa Izin

Ada Reklame Ta​npa Izin

 
 
Kepala DTRCK H. M. Ridwan Setiawan dan Kepala BPPT H. Lili Suherli
 

Dalam mengelola perizinan BPPT Kabupaten
Kuningan tidak bisa melewati kewenangan tugas
pokok fungsi SKPD teknis. Pasalnya, BPPT hanya
mengeluarkan izin berdasarkan kajian instansi
teknis. Proses kajian khususnya izin mendirikan
bangunan, memerlukan waktu yang cukup lama
sebab BPPT terlebih dahulu harus melakukan rapat
dengan tim teknis.

 

  Peraturan bupati yang telah diterbitkan diharapkan bisa berjalan dengan baik sehingga akan memperlancar proses perizinan dan non perizinan yang sudah dilimpahkan ke BPPT.

  Menurut Lili, salah satu kendala yang dihadapi yakni banyak bangunan yang belum terbit izinnya. Meski boleh dikatakan dalam proses, namun mereka sudah berjalan membangun sehingga mungkin melanggar karena tidak ada yang mengawasi. Contohnya, ada papan reklame yang dibangun tanpa izin, bangunan tanpa izin dan melanggar sempadan jalan dan banyak bentuk pelanggaran lainnya

 
"Selain melakukan rapat dengan tim teknis, BBPT pun harus melakukan peninjauan ke lokasi, Begitu pula instansi teknis serta banyak hal teknis lainnya yang membutuhkan waktu cukup lama yang menyebabkan lamanya penerbitan izin," kata Kepala BPPT Kabupaten Kuningan,    Drs. H. Lili Suherli, M. Si, saat Rapat Koordinasi dengan jajaran Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (DTRCK) Kabupaten Kuningan, di ruang pertemuan RM. Saja Sea Food kawasan Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus pada pertenganan bulan Mei 2016.
  

  Setiawan, menyatakan aturan sudah sangat jelas dan kuat dengan diterbitkanya undang-undang sampai dengan peraturan bupati. Dalam rangka mengopltimalkan tata kelola pemerintah pihaknya telah membuat revisi tata ruang.
  Ridwan menegaskan, DTRCK punya tanggungjawab untuk turut memberikan perizinan. Semuanya memerlukan penataan, pengawasan sehingga yang diperbuat tidak menjadikan permasalahan dimasa yang akan datang. Berkaitan hal itu, pihaknya pun sudah mulai merancang ulang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).
  "Secara teknis akan segera kami bahas bersama jajaran termasuk UPTD terhadap pelaksanaan perizinan, Kami memohon khusunya pasa Kepala UPTD untuk mengambil peran untuk melaksanakan perizinan. Tidak salah jika kita melaksanakan pemantauan sebelum terjadi pelanggaran," paparnya.*(AM)
"Pengawasan dan pengendalian perizinan perlu sejak awal dilakukan. Jika tidak, maka akan berdiri banguna yang tanpa izin. Sementara pemerintah dearah punya terget retribusi. Dengan adanya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan instansi teknis, diharapkan tidak ada lagi bangunan tanpa izin," jelasnya.
  Menurut Lili, sebelumnya BPPT
  hanya mengelola 32 perizinan, namun kini menjadi 71 perizinan sebagaimana terlampir dalam keputusan Bupati Kuningan Nomor 43 Tahun 2015, tentang Pelimpahan sebagai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan.
  Sementara, Kepala DTRCK Kabupaten Kuningan Ridwan