Berita 2016-07-18 12:55:32

Peraturan Bupati Kuningan No. 80 Tahun 2015

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 80 TAHUN 2015

TENTANG 
PENGAWASAN DAN 

PENGENDALIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

 

BUPATI KUNINGAN,

 
Menimbang :
  1. bahwa guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di lapangan perlu dilakukannya pengawasan dan pengendalian oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Dinas Teknis terkait;
  2. bahwa untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian sebagai mana huruf a, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya perlu disusun aturan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan dan pengendalian secara terpadu;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan non perizinan.
Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
  12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
  13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 43 Tahun 2015;
  18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
MEMUTUSKAN :
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.
 
BAB I
KETENTUAN UMUM
 
Pasal 1
  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
  1. Pengendalian adalah upaya atau kegiatan untuk melakukan pemantauan dan pembinaan agar pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di lapangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pemantauan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memperoleh data perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di lapangan baik yang telah maupun belum mendapat Surat perizinan dan masalah-masalah yang dihadapi, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
  3. Pengawasan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengawas berupa pemantauan terhadap proses, tindakan koreksi terhadap penyimpangan dan melaksanakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
  4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
  5. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD yang Tugas Pokok dan Fungsinya melakukan pengendalian dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
  6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk selanjutnya disebut BPPT adalah SKPD yang menangani kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
  7. SKPD teknis terkait adalah instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di daerah.
  8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Obyek Perizinan adalah sasaran masyarakat atau para pengusaha yang berkaitan sedang dan sudah serta belum mengurus perizinan dan non perizinan.
  11. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin dan non izin kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan.
  12. Laporan hasil pengawasan dan pengendalian adalah laporan hasil pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan investasi di lapangan.
  13. Pembatalan adalah tindakan Pemerintah Daerah melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang mengakibatkan tidak berlakunya surat izin dan non izin karena belum ada kegiatan nyata dalam bentuk fisik selama ketentuan yang telah ditetapkan.
  14. Pencabutan adalah tindakan Pemerintah Daerah melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang mengakibatkan tidak berlakunya izin dan non izin dikarenakan ketidak sesuaian atara izin yang dikeluarkan dengan kegiatan nyata dilapangan.
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
 
Pasal 2
 
  1. Maksud Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan adalah mewujudkan tata laksana perizinan yang mudah, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  2. Tujuan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Perizinan dan Non Perizinan adalah untuk :
    1. Mengetahui data dan informasi sejauhmana tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memiliki perizinan pada saat melakukan setiap kegiatan investasi di lapangan.
    2. Memperoleh data dan informasi kesesuaian antara perencanaan permohonan izin yang diajukan dengan pelaksanaan di lapangan.
    3. Membantu pemecahan masalah secara terpadu dalam menyelesaikan setiap masalah dan hambatan yang dihadapi di lapangan.
  3. Sasaran pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perizinan adalah untuk:
    1. Tercapainya pelaksanaan tertib administrasi perizinan pembangunan pada setiap kegiatan aktivitas sesuai ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.
    2. Terlaksananya sinergitas antara SKPD teknis terkait dalam melaksanakan masing–masing tupoksinya.
    3. Terciptanya iklim investasi yang kondusip guna meningkatkan dan menumbuhkembangkan kegiatan investasi di Kabupaten Kuningan.
BAB III
RUANG LINGKUP
 
Pasal 3
  Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perizinan dan non perizinan :
  1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perizinan dan non perizinan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap perizinan dan non perizinan pasca maupun sebelum izin diterbitkan.
  2. Pengawasan dan pengendalian atas proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh BPPT dan dinas teknis sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
BAB IV
SATUAN KERJA PERANGKAT PELAKSANA
 
Pasal 4
 

Satuan kerja yang terlibat dalam pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yaitu SKPD terkait meliputi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Parawisata, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kehutanan, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga, Dinas Bina Marga, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Sumber Daya Air Dan Pertambangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta instansi vertikal Polres.

 

BAB V
TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
 
Pasal 5
  Tata cara pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perizinan dan non perizinan adalah sebagai berikut :
  1. Melakukan identifikasi dan pemilahan data dari berkas permohonan izin yang akan menjadi obyek Pengawasan dan Pengendalian perizinan dan non izin;
  2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian melalui inspeksi ke lapangan guna melakukan pendataan pelanggaran dan potensi obyek perizinan di lapangan secara berkala;
  3. Memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh pengusaha dan masyarakat;
  4. Melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan dan informasi tentang penyimpangan pelaksanaan investasi oleh perusahaan serta melakukan tindak lanjut terhadap penyimpangan ketentuan perizinan dan non perizinan;
  5. Melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek.
BAB VI
URAIAN TUGAS MASING - MASING SKPD
 
Pasal 6
  Dalam rangka mempermudah tugas dan tanggungjawab terhadap kewenangan dalam melakukan pengawasan pengendalian perizinan dan non perizinan maka masing-masing SKPD mempunyai tugas sebagai berikut :
  1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas :
    1. Mempelajari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan;
    2. Menyiapkan data base dan informasi sebagai bahan pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan ;
    3. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi permasalahan serta pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan lapangan;
    4. Menyelenggarakan sosialisasi pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan;
    5. Merencanakan pelaksanaan pengawasan dan pengendaliam dengan masing-masing SKPD terhadap izin yang sudah maupun yang belum diterbitkan;
    6. Dapat mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian ke lapangan, apabila diperlukan bersama dinas teknis terkait;
    7. Menyelesaikan permasalahan terkait dampak dari pemberian perizinan dan non perizinan bersama dengan dinas teknis terkait;
    8. Menyiapkan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan;
    9. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencabutan izin dan non perizinan;
    10. Membuat berita acara hasil pengawasan dan pengendalian ;
    11. Menyiapkan laporan hasil pengawasan dan pengendalian terhadap izin yang sudah diterbitkan;
  2. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya mempunyai tugas :
    1. Melaksanakan sosialisasi dan pengawasan penerapan peraturan daerah tentang penataan ruang;
    2. Mengendalikan pemanfaatan ruang yang meliputi pengaturan, penelitian administrasi dan lapangan, pertimbangan teknis untuk kepentingan penetapan Ijin Lokasi dan Pengesahan Rencana Penggunaan Ruang yang disiapkan oleh pihak ketiga;
    3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis serta pembongkaran bangunan;
    4. Melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah, persampahan dan drainase;
    5. Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta memberikan bantuan teknis dalam pembangunan perumahan serta sarana dan prasarana lingkungannya;
    6. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan pembangunan perumahan kota dan desa yang dilaksanakan pihak ketiga;
    7. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan pembangunan perumahan massal beserta sarana dan prasarana lingkungannya;
    8. Melaksanakan pendataan rumah dan perusahaan yang belum memiliki perizinan secara terpadu;
    9. Melakukan pengesahan gambar kontruksi bangunan dalam permohonan izin mendirikan bangunan (IMB);
    10. Memberikan saran dan pertimbangan teknis dalam penerbitan Pengesahan Ruang (PR), Izin Lokasi (ILOK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) yang dikeluarkan oleh BPPT Kabupaten Kuningan.
  3. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas :
    1. Menginventarisasi data dan informasi terkait data Perusahaan yang memiliki AMDAL, UPL-UKL, SPPL;
    2. Melakukan pemantauan dan pengawasan perkembangan pengelolaan lingkugan pada perusahaan yang memiliki AMDAL, UPL-UKL, SPPL;
    3. Melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3, AMDAL, UKL dan UPL;
    4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan/eksploitasi tanah dan air;
    5. Memberikan saran dan pertimbangan teknis dalam penerbitan Izin Gangguan (HO) dan Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh BPPT Kabupaten Kuningan.
  4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas :
    1. Menginventarisasi data dan informasi terkait data kegiatan Perdagangan dan Industri se Kabupaten Kuningan yang belum memiliki perizinan ;
    2. Melaksanakan pemantauan dan penerapan teknologi dampak dari pencemaran limbah industri di bidang perindustrian;
    3. Melaksanakan pemantauan dan penerapan aneka industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan lingkungan dan moral;
    4. Memberikan rekomendasi pendirian toko modern dengan luas gerai di atas 2000 m²;
    5. Mengawasi aktivitas kegiatan usaha perdagangan dan perindustrian;
    6. Memberikan saran dan pertimbangan teknis dalam penerbitan SIUP, TDP, SIUI, TDG, IUTM yang dikeluarkan oleh BPPT Kabupaten Kuningan.
  5. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas :
    1. Menginventarisasi data dan informasi terkait data kegiatan usaha Pertanian, Perikanan dan Peternakan se Kabupaten Kuningan yang belum memiliki perizinan;
    2. Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam mengurus perolehan izin usaha pertanian, peternakan dan perikanan;
    3. Mengawasi aktivitas kegiatan usaha pertanian, peternakan dan perikanan;
    4. Memberikan saran dan pertimbangan teknis dalam menerbitkan izin pertanian, peternakan dan perikanan.
  6. Dinas Perhubungan mempunyai tugas :
    1. Menginventarisasi data dan informasi terkait data kegiatan usaha berkaitan dengan Perhubungan yang belum memiliki perizinan;
    2. Melakukan pengendalian, pembinaan dan bimbingan teknis pengusahaan angkutan barang;
    3. Melaksanakan kajian dan analisa dampak lalu lintas;
    4. Mengawasi aktivitas kegiatan dengan usaha perhubungan;
    5. Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam mengurus perolehan izin usaha keterkaitan perhubungan;
    6. Memberikan saran dan pertimbangan teknis dalam menerbitkan izin oleh BPPT Kabupaten Kuningan keterkaitan dengan Perhubungan.
  7. Dinas Parawisata dan Kebudayaan mempunyai tugas :
    1. Menginventarisasi data dan informasi terkait data Perusahaan yang memiliki Tanda Daftar Usaha Parawisata (TDUP) dan Surat Izin Usaha Parawisata (SIUP) ;
    2. Melaksanakan pemantauan dalam rangka pengawasan serta pengendalian setiap jasa usaha objek dan daya tarik wisata, sarana wisata, maupun hiburan umum;
    3. Melakukan pemantauan dan pengawasan perkembangan pengelolaan kegiatan usaha keparawisataan yang sudah memiliki SIUP dan TDUP;
    4. Mensosialisaikan Peraturan tentang keparawisataan kepada para pengusaha;
    5. Memberikan saran dan pertimbangan teknis dalam menerbitkan Izin TDUP dan SIUPar yang dikeluarkan oleh BPPT Kabupaten Kuningan.
  8. Dinas Bina Marga mempunyai tugas :
    1. Merumuskan kelas jalan menurut fungsi, yudikasi dan muatan;
    2. Menyusun Rencana Daerah Manfaat Jalan (Damaja), Daerah Milik Jalan (Damija), Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) serta bangunan pelengkapnya;
    3. Melaksanakan konsultasi, koordinasi dan hubungan kerja dengan unit terkait dalam rangka kesamaan informasi perkembangan/perubahan, dibawah/diatas jalan dan sekitar Damija;
    4. Mengendalikan dan mengawasi izin penggalian jalan untuk kepentingan listrik, telephon, pipa PDAM/Pertamina setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan;
    5. Memberikan papan plang dan patok klas jalan untuk pembatasan Garis Sempadan Bangunan pada setiap 500 meter untuk izin mendirikan bangunan (IMB) ;
    6. Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam mengurus perolehan Izin Mendirikan Bangunan;
    7. Memberikan saran dan pertimbangan teknis dalam menerbitkan Izin pembongkaran trotoar dan bahu jalan.
  9. Dinas Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas :
    1. Memberikan rekomendasi izin penyiaran radio TV Lokal, statiun relay (transmisi), pemancar tower (BTS);
    2. Memberikan rekomendasi penyiaran, reklame/iklan.
  10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan tugas :
    1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penatausahaan peredaraan hasil hutan skala kabupaten;
    2. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan fungsi lahan sesuai peruntukannya;
    3. Melaksanakan perlindungan, fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan dan lahan.
  11. Dinas Kesehatan mempunyai tugas :
    1. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data kefarmasian, izin praktek perorangan dan badan;
    2. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap peredaran obat-obatan, alat-alat kesehatan kosmetika, makanan dan minuman.
  12. Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan mempunyai tugas :
    1. Pengumpulan, penyusunan, pengolahan bahan pengendalian izin penggunaan, pengusahaan air tanah untuk keperluan air minum, irigasi serta pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder serta alih fungsi lahan beririgasi;
    2. Melakukan pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan;
    3. Perumusan bahan pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian pengelolaan kegiatan pemanfaatan bahan tambang, energi dan sumber air;
    4. Melaksanakan Pengumpulan, penyusunan, pengolahan bahan pembinaan teknis kegiatan pendayagunaan dan pengusahaan bahan tambang, energi antara lain Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dan sumber energi lainnya termasuk listrik dan minyak tanah, dan sumber daya air;
    5. Melaksanakan pengawasan dan penertiban kegiatan pengusahaan bahan tambang, energi antara lain Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) , Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dan sumber energi lainnya termasuk listrik dan minyak tanah, dan sumber daya air yang berpotensi merusak lingkungan.
  13. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas :
    1. Mempersiapkan bahan perencanaan dan penetapan pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMP;
    2. Mempersiapkan bahan rekomendasi pendirian dan pencabutan izin pendirian SMP;
    3. Mempersiapkan bahan perencanaan dan penetapan pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMA;
    4. Mempersiapkan bahan rekomendasi pendirian SMA;
    5. Melaksanakan pembinaan teknis sesuai tupoksi dan kewenangannya.
  14. Satuan Polisi Satuan Pamong Praja, mempunyai tugas :
    1. Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/ Keputusan Bupati;
    2. Menyelenggarakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
    3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dalam penerapan kebijakan Pemerintah Daerah;
    4. Melaksanakan koordinasi dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS, dan Aparatur lainnya dalam penyelenggaraan operasional ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati.
  15. Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :
    1. Menerima pelaporan perizinan dari desa/kelurahan;
    2. Camat menindaklanjuti hasil laporan dari desa/kelurahan kepada Bupati melalui kepala BPPT Kabupaten Kuningan dengan tembusan kepada SKPD teknis sesuai objek izin dilapangan;
    3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan diwilayahnya masing-masing.
  16. Desa/Kelurahan mempunyai tugas :
    1. Melakukan pendataan bangunan dan usaha yang belum dan sudah memiliki izin;
    2. Melaporkan hasil pendataan dan kegiatan pembangunan atau kegiatan lainnya ke Kecamatan;
    3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan di wilayah masing-masing.
BAB VII
PENCABUTAN DAN PEMBATALAN PERIZINAN
 
Pasal 7
 
  1. BPPT dapat melakukan pencabutan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan hasil laporan pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan .
  3. Kepala SKPD dapat mengusulkan pencabutan perizinan kepada Kepala BPPT, dalam hal terjadi pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
 
  1. Permohonan pembatalan izin dapat dilakukan dengan cara :
    1. Pengajuan dari pemohon yang bersangkutan;
    2. Laporan hasil pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan bahwa telah terjadi penyalahgunaan dan/atau penyimpangan atas perizinan yang telah diberikan.
  2. Keputusan perizinan yang dibuat oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan menetapkan keputusan perizinan, batal demi hukum.
BAB VIII
PELAPORAN
 
Pasal 9
 
  1. Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian pelayanan perizinan dilakukan setiap 1(satu) bulan sekali dalam waktu 1 tahun berjalan.
  2. SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 2) sampai 16) melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan kepada Bupati melalui Kepala BPPT.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
 
Pasal 10
 
  1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kuningan.
  2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.